Berita

Sejumlah program infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjadi indikasi program di Pulau Sulawesi untuk 2020 mendatang, seperti Pembangunan Bendungan Surumana di Sungai Palu - Lariang, Pembangunan Rumah Khusus Nelayan di Kecamatan Mapilli. Sedangkan, indikasi program infrastruktur PUPR untuk Pulau Sulawesi 2021-2023, diantaranya Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Mamminasata,  Pembangunan jalan Palu-Parigi Bypass, Sulawesi Tengah, dan Penyediaan Rumah Khusus Nelayan di Kabupaten Parigi.  Demikian terungkap dalam Pembahasan Penyusunan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Pembangunan Tahun 2020 dan Pembangunan Jangka Pendek (PJP) 2021-2023 yang digelar Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR di Palu, Sulawesi Tengah, beberapa waktu lalu.     Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, kegiatan tersebut dikhususkan untuk membahas pengembangan infrastruktur PUPR di Pulau Sulawesi. Menurutnya, sinkronisasi program perlu dilakukan untuk terciptanya keterpaduan dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR  maupun Kementerian/ Lembaga lain.   "Kegiaatan tersebut diperlukan, agar terwujudnya keterpaduan dalam pengembangan kawasan dengan pembangunan Infrastruktur sektor PUPR," jelasnya.   Ia berharap, penyusunan sinkronisasi program dan pembiayaan itu dapat tetap mengacu pada tema RPJMN IV 2020-2024, yakni “Mewujudkan manusia Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif”.   Di tempat sama, Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, BPIW, Iwan Nurwanto mengatakan, tujuan dengan digelarnya kegiatan ini, yakni untuk konsolidasi program infrastruktur PUPR dengan program pemerintah daerah bidang PUPR termasuk sinkronisasi antar sektor.   "Kemudian tujuan yang kedua adalah sinkronisasi dengan cara mensinergikan dan menterpadukan kebutuhan infrastruktur di masing-masing Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)," jelasnya Iwan.   Menurut Iwan, pada pelaksanaan rapat koordinasi tahun ini terdapat proses yang berbeda dengan tahun sebelumnya. "Dimana dilaksanakan proses sinkronisasi tahun 2020 sebagai persiapan percepatan Pra Konsultasi Regional (Pra Konreg) yang mengantisipasi tahun politik 2019.   Percepatan pelaksanaan Pra Konreg, lanjut Iwan, perlu dilakukan mengingat akan ada hajatan nasional yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden serentak pada April 2019 mendatang   Kegiatan rapat koordinasi yang berlangsung pada bulan September dan Oktober ini dilakukan di beberapa tempat, diantaranya dilaksanakan di Kota Palu, Manokwari, Solo dan Balikpapan.(**/infoBPIW)